 |
Pemerintah Desa Cibetok Salurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Pada Masyarakat
Banten.KABUPATEN TANGERANG, Datanews8. Com - Pemerintah Desa Cibetok kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras 20 Kg dan minyak 4 Liter dari Perum Bulog, Penyaluran ini berlangsung di Aula Kantor Desa Cibetok, Selasa (26/11/2025)
Bantuan ini merupakan bantuan untuk alokasi bulan Oktober dan November 2025, di mana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing - masing menerima 20 kilogram beras, dan 4 liter minyak goreng. Dari total 460 keluarga penerima manfaat (KPM)
Kepala Desa Cibetok H. Aenilah Syarif, menjelaskan bahwa bantuan ini bukan berdasarkan kebijakan pemerintah desa maupun daerah, melainkan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Bantuan ini bukan ditentukan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau pemerintah daerah, melainkan berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial bersama BPS. Pemerintah desa hanya memfasilitasi penyaluran agar berjalan tertib dan tepat sasaran,” ujar Aenilah Syarif.
Proses penyaluran dilakukan secara tertib, dimulai dari verifikasi identitas penerima, pencocokan data, hingga distribusi beras. Aparat desa dan pendamping sosial turut mengawal jalannya kegiatan agar tidak terjadi kekeliruan.
Aenilah Syarif juga mengimbau masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima untuk tidak menyalahkan pemerintah desa, sebab desa tidak memiliki kewenangan dalam penentuan data. Namun demikian, ia membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait status data mereka.
“Kami siap menampung masukan dari masyarakat untuk diteruskan kepada pihak terkait, agar ke depan data penerima bantuan bisa lebih tepat sasaran dan mencakup masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.
Dengan berakhirnya penyaluran hari ini, Pemerintah Desa Cibetok menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penghubung yang aktif dan transparan antara masyarakat dan program-program perlindungan sosial dari pemerintah pusat.
(Sahadi)
Komentar